Ahok Pastikan Bus Baru Tak Laik Operasi
Minta KPK Usut Busway Karatan
Minta KPK Usut Busway Karatan
JAKARTA – Kasus rusaknya Transjakarta gandeng, dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru dibeli dari China terus menggelinding. Sejumlah fakta mencengangkan, mengenai dugaan kecurangan dalam proses pengadaan bus tersebut terungkap. Salah satunya, keberadaan PT San Abadi yang mengaku pemenang tender pengadaan bus baru itu, ternyata bukanlah pemenang sebenarnya.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan, mengatakan PT San Abadi tidak ada dalam daftar pemenang tender pengadaan bus. “Fakta ini menunjukan adanya penyelewengan dalam proses tender,” ujar Tigor pada INDOPOS, kemarin (13/2). Tigor mengatakan, PT San Abadi hanya mendapat pelimpahan pekerjaan dari PT Saptaguna Dayaprima dengan pabrikan China Ankai, selaku salah satu perusahaan pemenang tender.
Hal ini sangat aneh, sebab sebagai pemenang tender PT Saptaguna Dayaprima bisa seenaknya menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain. Apalagi yang diserahkan tersebut adalah bus utuh, bukan komponen bus saja. “Sebagai pihak yang bukan pemenang tender, tak seharusnya PT San Abadi bertindak sebagai importir,” ujarnya. Dijelaskannya, seluruh proyek yang diserahkan seutuhnya kepada pihak ketiga, patut diduga ada penggelembungan anggaran.
Tidak ada cara lain untuk mengungkap kasus ini, kecuali dilakukan proses penyelidikan melalui tim independen, bukan melalui inspektorat Pemprov DKI Jakarta, seperti yang sekarang ini dilaksanakan “Kalau memang ingin masalah ini menjadi terang dan terungkap, sebaiknya Gubernur Jokowi menggandeng KPK untuk audit lelang tender pengadaan bus-bus rusak tersebut. Agar bisa dibuktikan siapa sebenarnya pemain dalam lelang tender tersebut,” tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, yang baru saja dicopot Gubernur Jokowi, membenarkan PT San Abadi bukanlah pemenang proyek pengadaan bus. Menurutnya, pemenang proyek pengadaan bus yang sesungguhnya terdiri dari beberapa perusahaan.
Perusahaan itu yakni, PT Korindo Motor dengan pabrikan China Yutong Bus, nilai kontrak Rp 113,856 miliar dengan nomor bus TJ 01-30, PT Ifani Dewi dengan pabrikan China Ankai, nilai kontrak Rp 110,520 miliar dengan nomor bus TJ 31-60, PT Saptaguna Dayaprima dengan pabrikan China Ankai, nilai kontrak Rp 108,745 miliar nomor bus TJ 61-90, PT Putriasi Uta ma Sari dengan pabrikan China BCIBus, nilai kontrak Rp 40,536 miliar (masih dalam proses akan beroperasi).
PT Mobilindo Armada Cemerlang dengan pabrikan China Zhongthong Bus, nilai kontrak Rp 110,265 miliar (masih dalam proses akan beroperasi). Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta bidang transportasi, Selamat Nurdin, mendukung pengungkapan kasus bus rusak dari China. Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggungjawab mengenai kasus ini.
“Sekarang inspektorat sedang dalam proses penyelidikan. Kita harapkan hasilnya bisa segera diungkapkan ke publik,” pintanya. Saat ditanya mengenai rumor pemenang tender bus asal China adalah kroni-kroni atau pihak yang terlibat dalam pemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada 2012 silam, Nurdin menolak berkomentar. Ia tidak ingin masuk ke ranah politik seperti itu. Menurutnya sekarang, yang terpenting adalah pengungkapan kasus, dan fakta-fakta adanya penyimpangan.
“Kalau soal mengaitkan dengan politis saya tidak mau komentar. Biar nanti fakta-fakta saja yang mengungkapnya,” tutur Nurdin. Dia juga meminta, agar pengoperasian bus rusak ini dihentikan. Pembayaran untuk bus asal China inipun sebaiknya ditangguhkan, sampai seluruh persoalannya jelas. “Jangan sampai uang APBD terbuang sia-sia untuk membeli bus rusak,” tegasnya.
Pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, menilai, kasus bus rusak ini adalah sebagai skandal besar. Meski sebagian orang tidak mau mengkait- kaitkan dengan politik, namun indikasi ke arah sana sangat kentara. Misalnya, sikap DPRD DKI Jakarta yang terkesan diam menyikapi masalah ini. Seharusnya, dalam pemerintahan yang baik, DPRD sudah punya alasan untuk memanggil vendor, pemenang lelang, Dishub, serta meminta penjelasan kepada Gubernur dan Wagub.
Sebab, sudah terbukti adanya masalah, yakni keberadaan bus-bus baru yang ternyata bus bekas atau rekondisi. “Tapi sampai saat ini DPRD ternyata belum bereaksi, baik dari sisi komisi maupun fraksi. Kami mencurigai ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” sindirnya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purn ama (Ahok), mengaku telah menerima hasil pemeriksaan Inspektorat mengenai bus rusak asal China.
“Ternyata berdasarkan pemeriksaan Inspektorat, memang barangnya sudah tidak laik operasional,” terang Ahok. Kendati demikian, ia masih me nunggu penyelidikan selesai dan mendapat laporan tertulis Inspektorat DKI. Mendapat laporan lisan terkait komponen yang tidak layak itu, akhirnya Pemprov DKI memutuskan untuk tidak jadi membeli bus transjakarta merek Ankai tersebut. Beruntung, DKI baru membayar uang muka sekitar 20 persen.
Apabila pihak importir atau agen tunggal pemegang merek (ATPM), tetap bersikeras menagih pembayaran kepada DKI, maka ia tidak akan tinggal diam. Basuki berencana membawa permasalahan ini masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu, kini Pemprov DKI sedang mencari tenaga ahli yang dapat membuktikan spesifikasi kendaraan ini di bawah standar kualitas yang ada.
“Tapi memang apa yang diberitakan itu benar. Barang-barang ini bermasalah dan harus kita pelajari kontraknya,” kata dia. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mengusut terkait kerusakan yang terjadi pada bus baru milik Trans Jakarta dan BKTB. Jokowi sendiri enggan berkomentar sebelum mendapatkan hasil investigasi tersebut. “Kami masih menunggu laporan,” singkatnya.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI digegerkan dengan penemuan buruknya kualitas Busway yang baru didatangkan oleh importir dari Negeri Bambu. Setidaknya ada 10-14 bus dari 30 bus yang diluncurkan langsung rusak hanya dalam hitungan hari. Bus-bus ‘baru’ tersebut sedianya merupakan bagian kecil dari program 1.000 busway baru yang menjadi target pemerintahan Jokowi-Ahok.
Sekarang, jumlah kerusakan bus semakin parah. Banyak terjadi bus mogok, AC mati, tali kipas AC putus, dan berbagai kerusakan lainnya. Bahkan, banyak onderdil bus yang sudah berkarat. Bus baru yang semestinya masih ‘jos’ itu kini layaknya bus tua yang gampang rusak. Ini memunculkan spekulasi bahwa bus tersebut merupakan bus bekas. Padahal bus–bus yang baru saja didatangkan tersebut semestinya bisa bertahan lebih lama.
Diduga ada rekayasa dalam pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang didatangkan dari China tersebut. Saat ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok meminta kepada Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk menelusuri adanya kemungkinan adanya rekayasa dalam tender pengadaan bus tersebut.
Tunggu Laporan
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak bisa langsung melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan rekayasa tender dalam pengadaan Busway di Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya penanganan dalam sebuah kasus memerlukan proses telaah mendalam.
Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, setidaknya ada tiga parameter yang dijadikan syarat sebuah kasus tersebut bisa ditangani oleh penyidik KPK. Pertama yakni adanya laporan dari masyarakat perihal kasus tersebut, kedua adanya data atau hasil audit menyeluruh terkait proyek tersebut dan adanya potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.
“Nah, sampai saat ini belum ada laporan soal itu (proyek Bus way-red). Belum ada. Jadi tidak serta merta KPK bisa masuk dalam setiap hal yang diduga ada praktek korupsi,” ucap nya saat dihubungi INDOPOS, Kamis (13/2). (wok/sar)
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan, mengatakan PT San Abadi tidak ada dalam daftar pemenang tender pengadaan bus. “Fakta ini menunjukan adanya penyelewengan dalam proses tender,” ujar Tigor pada INDOPOS, kemarin (13/2). Tigor mengatakan, PT San Abadi hanya mendapat pelimpahan pekerjaan dari PT Saptaguna Dayaprima dengan pabrikan China Ankai, selaku salah satu perusahaan pemenang tender.
Hal ini sangat aneh, sebab sebagai pemenang tender PT Saptaguna Dayaprima bisa seenaknya menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain. Apalagi yang diserahkan tersebut adalah bus utuh, bukan komponen bus saja. “Sebagai pihak yang bukan pemenang tender, tak seharusnya PT San Abadi bertindak sebagai importir,” ujarnya. Dijelaskannya, seluruh proyek yang diserahkan seutuhnya kepada pihak ketiga, patut diduga ada penggelembungan anggaran.
Tidak ada cara lain untuk mengungkap kasus ini, kecuali dilakukan proses penyelidikan melalui tim independen, bukan melalui inspektorat Pemprov DKI Jakarta, seperti yang sekarang ini dilaksanakan “Kalau memang ingin masalah ini menjadi terang dan terungkap, sebaiknya Gubernur Jokowi menggandeng KPK untuk audit lelang tender pengadaan bus-bus rusak tersebut. Agar bisa dibuktikan siapa sebenarnya pemain dalam lelang tender tersebut,” tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, yang baru saja dicopot Gubernur Jokowi, membenarkan PT San Abadi bukanlah pemenang proyek pengadaan bus. Menurutnya, pemenang proyek pengadaan bus yang sesungguhnya terdiri dari beberapa perusahaan.
Perusahaan itu yakni, PT Korindo Motor dengan pabrikan China Yutong Bus, nilai kontrak Rp 113,856 miliar dengan nomor bus TJ 01-30, PT Ifani Dewi dengan pabrikan China Ankai, nilai kontrak Rp 110,520 miliar dengan nomor bus TJ 31-60, PT Saptaguna Dayaprima dengan pabrikan China Ankai, nilai kontrak Rp 108,745 miliar nomor bus TJ 61-90, PT Putriasi Uta ma Sari dengan pabrikan China BCIBus, nilai kontrak Rp 40,536 miliar (masih dalam proses akan beroperasi).
PT Mobilindo Armada Cemerlang dengan pabrikan China Zhongthong Bus, nilai kontrak Rp 110,265 miliar (masih dalam proses akan beroperasi). Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta bidang transportasi, Selamat Nurdin, mendukung pengungkapan kasus bus rusak dari China. Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggungjawab mengenai kasus ini.
“Sekarang inspektorat sedang dalam proses penyelidikan. Kita harapkan hasilnya bisa segera diungkapkan ke publik,” pintanya. Saat ditanya mengenai rumor pemenang tender bus asal China adalah kroni-kroni atau pihak yang terlibat dalam pemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada 2012 silam, Nurdin menolak berkomentar. Ia tidak ingin masuk ke ranah politik seperti itu. Menurutnya sekarang, yang terpenting adalah pengungkapan kasus, dan fakta-fakta adanya penyimpangan.
“Kalau soal mengaitkan dengan politis saya tidak mau komentar. Biar nanti fakta-fakta saja yang mengungkapnya,” tutur Nurdin. Dia juga meminta, agar pengoperasian bus rusak ini dihentikan. Pembayaran untuk bus asal China inipun sebaiknya ditangguhkan, sampai seluruh persoalannya jelas. “Jangan sampai uang APBD terbuang sia-sia untuk membeli bus rusak,” tegasnya.
Pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, menilai, kasus bus rusak ini adalah sebagai skandal besar. Meski sebagian orang tidak mau mengkait- kaitkan dengan politik, namun indikasi ke arah sana sangat kentara. Misalnya, sikap DPRD DKI Jakarta yang terkesan diam menyikapi masalah ini. Seharusnya, dalam pemerintahan yang baik, DPRD sudah punya alasan untuk memanggil vendor, pemenang lelang, Dishub, serta meminta penjelasan kepada Gubernur dan Wagub.
Sebab, sudah terbukti adanya masalah, yakni keberadaan bus-bus baru yang ternyata bus bekas atau rekondisi. “Tapi sampai saat ini DPRD ternyata belum bereaksi, baik dari sisi komisi maupun fraksi. Kami mencurigai ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” sindirnya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purn ama (Ahok), mengaku telah menerima hasil pemeriksaan Inspektorat mengenai bus rusak asal China.
“Ternyata berdasarkan pemeriksaan Inspektorat, memang barangnya sudah tidak laik operasional,” terang Ahok. Kendati demikian, ia masih me nunggu penyelidikan selesai dan mendapat laporan tertulis Inspektorat DKI. Mendapat laporan lisan terkait komponen yang tidak layak itu, akhirnya Pemprov DKI memutuskan untuk tidak jadi membeli bus transjakarta merek Ankai tersebut. Beruntung, DKI baru membayar uang muka sekitar 20 persen.
Apabila pihak importir atau agen tunggal pemegang merek (ATPM), tetap bersikeras menagih pembayaran kepada DKI, maka ia tidak akan tinggal diam. Basuki berencana membawa permasalahan ini masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu, kini Pemprov DKI sedang mencari tenaga ahli yang dapat membuktikan spesifikasi kendaraan ini di bawah standar kualitas yang ada.
“Tapi memang apa yang diberitakan itu benar. Barang-barang ini bermasalah dan harus kita pelajari kontraknya,” kata dia. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mengusut terkait kerusakan yang terjadi pada bus baru milik Trans Jakarta dan BKTB. Jokowi sendiri enggan berkomentar sebelum mendapatkan hasil investigasi tersebut. “Kami masih menunggu laporan,” singkatnya.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI digegerkan dengan penemuan buruknya kualitas Busway yang baru didatangkan oleh importir dari Negeri Bambu. Setidaknya ada 10-14 bus dari 30 bus yang diluncurkan langsung rusak hanya dalam hitungan hari. Bus-bus ‘baru’ tersebut sedianya merupakan bagian kecil dari program 1.000 busway baru yang menjadi target pemerintahan Jokowi-Ahok.
Sekarang, jumlah kerusakan bus semakin parah. Banyak terjadi bus mogok, AC mati, tali kipas AC putus, dan berbagai kerusakan lainnya. Bahkan, banyak onderdil bus yang sudah berkarat. Bus baru yang semestinya masih ‘jos’ itu kini layaknya bus tua yang gampang rusak. Ini memunculkan spekulasi bahwa bus tersebut merupakan bus bekas. Padahal bus–bus yang baru saja didatangkan tersebut semestinya bisa bertahan lebih lama.
Diduga ada rekayasa dalam pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang didatangkan dari China tersebut. Saat ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok meminta kepada Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk menelusuri adanya kemungkinan adanya rekayasa dalam tender pengadaan bus tersebut.
Tunggu Laporan
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak bisa langsung melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan rekayasa tender dalam pengadaan Busway di Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya penanganan dalam sebuah kasus memerlukan proses telaah mendalam.
Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, setidaknya ada tiga parameter yang dijadikan syarat sebuah kasus tersebut bisa ditangani oleh penyidik KPK. Pertama yakni adanya laporan dari masyarakat perihal kasus tersebut, kedua adanya data atau hasil audit menyeluruh terkait proyek tersebut dan adanya potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.
“Nah, sampai saat ini belum ada laporan soal itu (proyek Bus way-red). Belum ada. Jadi tidak serta merta KPK bisa masuk dalam setiap hal yang diduga ada praktek korupsi,” ucap nya saat dihubungi INDOPOS, Kamis (13/2). (wok/sar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar