:
:WARNING::
::Tentara AS di Freeport Lecehkan TNI/Polri::
>>Pilih Capres yg Berani & Tegas<<...
KITA BUTUH PRABOWO BUKAN JOKOWI
:WARNING::
::Tentara AS di Freeport Lecehkan TNI/Polri::
>>Pilih Capres yg Berani & Tegas<<...
KITA BUTUH PRABOWO BUKAN JOKOWI
Jakarta - PT Freeport Indonesia melecehkan Polri dan TNI dengan menempatkan 70 tentara Amerika Serikat (AS) di areal pertambangannya, Papua.
Anggota Komisi I DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Ali Kastela meminta agar Polri dan TNI tidak berdiam diri menerima 'pelecehan' seperti itu. "Masa' tangkap teroris bisa tapi tangkap perusuh di Papua tidak bisa, makanya Freeport pakai militer Amerika untuk amankan Freeport," ujar Ali.
ALI meminta pemerintah mendesak agar Freeport tidak menggunakan tentara AS sebagai penjaga. "Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, harus ada batas tempo keberadaan militer AS itu, karena rawan bagi kedaulatan," terangnya.
Bahkab, Ali Kastela menilai, keberadaan 70 personel tentara AS sebagai bentuk ketidakpercayaan PT Freeport Indonesia terhadap Polri dan Polri. Menurut anggota Komisi I DPR dari Papua ini, Freeport tidak percaya dengan kemampuan Polri dan TNI dalam mengamankan investasi AS di Papua. "Freeport rugi, tambang mereka tidak operasi karena konflik, makanya mereka pakai keamananan sendiri dari Amerika," tegasnya.
Politisi Partai Hanura ini menambahkan, pemerintah AS sangat berkepentingan mengamankan aset-asetnya yang ada di Indonesia termasuk Freeport. Penempatan 70 tentara AS di tambang Freeport menurut Ali merupakan bagian dari upaya AS mengamankan asetnya tersebut. "Bagaimana mereka mau percaya kepada Polri dan TNI kalau tidak bisa meredam kerusuhan di sana?" ujarnya mempertanyakan.
Sementara pemerhati pertahanan dari Universitas Nanyang Singapura, Rico Marbun mengatakan, keberadaan 70 tentara AS di tambang PT Freeport Indonesia di Papua juga dinilai sebagai pelanggaran kedaulatan. Menurutnya, pemerintah harus mengusir 70 tentara AS tersebut keluar wilayah NKRI. "Kedaulatan Indonesia bukan terancam lagi itu sudah dilanggar namanya, tambang Freeport itu aset Indonesia bukan milik Amerika, mereka cuma operator saja," tegas Rico.
Kalaupun tugas diplomatik, lanjut Rico, tentara AS tersebut tidak boleh dipersenjatai dan tidak boleh berdiam lama di Papua. "Ini sangat memalukan, seolah TNI/Polri tidak mampu lakukan pengamanan aset nasional. Dan seolah tambang Freeport milik Amerika," tukas peneliti Future Institute ini.
Seperti diberitakan, dalam rapat tim pemantau situasi Papua DPR dengan menteri di jajaran Polhukam, di DPR, Jakarta, Jumat (25/11/2011) terungkap tentang keberadaan tentara AS di tambang Freeport. "Saat Kunker (Kunjungan Kerja), ada 70 militer Amerika yang masih aktif bekerja di Freeport," ujar anggota Fraksi Partai Hanura Ali Kastela.
Mendengar informasi tersebut, Djoko mengaku jika adanya tentara AS dikarenakan adanya pangkalan militer yang berada di Darwin, Australia. Jumlah tentara yang berada di Darwin itu mencapai 200-300 personel. "Karena memang Australia adalah sekutunya Amerika," ucap Djoko. (Inilah/ari)
Sebarkaan !!
Anggota Komisi I DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Ali Kastela meminta agar Polri dan TNI tidak berdiam diri menerima 'pelecehan' seperti itu. "Masa' tangkap teroris bisa tapi tangkap perusuh di Papua tidak bisa, makanya Freeport pakai militer Amerika untuk amankan Freeport," ujar Ali.
ALI meminta pemerintah mendesak agar Freeport tidak menggunakan tentara AS sebagai penjaga. "Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, harus ada batas tempo keberadaan militer AS itu, karena rawan bagi kedaulatan," terangnya.
Bahkab, Ali Kastela menilai, keberadaan 70 personel tentara AS sebagai bentuk ketidakpercayaan PT Freeport Indonesia terhadap Polri dan Polri. Menurut anggota Komisi I DPR dari Papua ini, Freeport tidak percaya dengan kemampuan Polri dan TNI dalam mengamankan investasi AS di Papua. "Freeport rugi, tambang mereka tidak operasi karena konflik, makanya mereka pakai keamananan sendiri dari Amerika," tegasnya.
Politisi Partai Hanura ini menambahkan, pemerintah AS sangat berkepentingan mengamankan aset-asetnya yang ada di Indonesia termasuk Freeport. Penempatan 70 tentara AS di tambang Freeport menurut Ali merupakan bagian dari upaya AS mengamankan asetnya tersebut. "Bagaimana mereka mau percaya kepada Polri dan TNI kalau tidak bisa meredam kerusuhan di sana?" ujarnya mempertanyakan.
Sementara pemerhati pertahanan dari Universitas Nanyang Singapura, Rico Marbun mengatakan, keberadaan 70 tentara AS di tambang PT Freeport Indonesia di Papua juga dinilai sebagai pelanggaran kedaulatan. Menurutnya, pemerintah harus mengusir 70 tentara AS tersebut keluar wilayah NKRI. "Kedaulatan Indonesia bukan terancam lagi itu sudah dilanggar namanya, tambang Freeport itu aset Indonesia bukan milik Amerika, mereka cuma operator saja," tegas Rico.
Kalaupun tugas diplomatik, lanjut Rico, tentara AS tersebut tidak boleh dipersenjatai dan tidak boleh berdiam lama di Papua. "Ini sangat memalukan, seolah TNI/Polri tidak mampu lakukan pengamanan aset nasional. Dan seolah tambang Freeport milik Amerika," tukas peneliti Future Institute ini.
Seperti diberitakan, dalam rapat tim pemantau situasi Papua DPR dengan menteri di jajaran Polhukam, di DPR, Jakarta, Jumat (25/11/2011) terungkap tentang keberadaan tentara AS di tambang Freeport. "Saat Kunker (Kunjungan Kerja), ada 70 militer Amerika yang masih aktif bekerja di Freeport," ujar anggota Fraksi Partai Hanura Ali Kastela.
Mendengar informasi tersebut, Djoko mengaku jika adanya tentara AS dikarenakan adanya pangkalan militer yang berada di Darwin, Australia. Jumlah tentara yang berada di Darwin itu mencapai 200-300 personel. "Karena memang Australia adalah sekutunya Amerika," ucap Djoko. (Inilah/ari)
Sebarkaan !!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar